Pemprov Lampung Susun Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD dan RPJMD

KIPRAH.CO.ID– Pemerintah Provinsi Lampung menyelenggarakan Konsultasi Publik/Uji Publik I Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD dan RPJMD Provinsi Lampung yang mengacu pada Visi Indonesia 2045, di Ballroom Swiss-Belhotel Bandar Lampung, Kamis (22/6/2023).

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Kusnardi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan. Seperti isu lingkungan, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata lingkungan serta menganalisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Lampung.

Menurutnya, dalam melaksanakan TPB harus memperhatikan kondisi lingkungan sehingga dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD memerlukan KLHS. “Ini sebagai upaya untuk memperkuat substansi perencanaan daerah, mendukung perencanaan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan pembangunan daerah serta memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,” ujar Kusnardi.

Ia menjelaskan dengan berakhirnya RPJPD periode 2005-2025 serta pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun KLHS RPJPD dan RPJMD. Ia menuturkan dalam menyusun dokumen rencana pembangunan, baik jangka panjang dan menengah di Provinsi Lampung dapat selaras dan mengacu pada Visi Indonesia 2045. “Dan juga memperhatikan isu pembangunan berkelanjutan dan kondisi capaian TPB di Provinsi Lampung saat ini,” katanya.

Kusnardi menyebutkan Pemerintah sendiri telah membangun pilar Visi Indonesia 2045 sebagai bahan acuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Pencapaian impian dan visi Indonesia 2045 itu dibangun dengan 4 Pilar yaitu Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. “Selanjutnya, Pemerataan Pembangunan serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan,” ujarnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.