Penjara 6 Tahun Menunggu Aktor Pemalsu Tandatangan Wakil Ketua DPRD Lampung

KIPRAH.CO.ID– Perbuatan memalsukan tandatangan melanggar Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1) dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Lantas bagaimana dengan kasuistis pemalsuan tandatangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Johan Sulaiman pada surat pemanggilan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Seleksi Sekdaprov Lampung yang tengah mencuat, akankah pelakunya terjerat?

Menyikapi kasuistis ini Pengamat Hukum dari Universitas Lampung, Yusdianto memprediksi pemalsuan surat tersebut atas perintah. “Saya kira staf bekerja atas perintah…,yang tepat baiknya komisi I bertanggung jawab atas beredarnya surat palsu tersebut,” ujar Yusdianto saat dihubungi, Kamis (11/10/2018) malam.

Mencuatnya kasus surat palsu ini juga mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Imer Darius. Ia pun menyarankan agar pihak komisi I mengakui, telah menginstruksikan staf melakukan pemalsuan tandatangan itu.

“Jangan dibuang ke staf komisi. Jadi harus gentle kalau memang itu perintah agar staf komisi melakukan itu, ya harus diakui. Karena koordinator komisi sudah klarifikasi tidak pernah tandatangan. Kemudian pimpinan komisi saudari Ririn Kuswantari bilang bahwa ini kesalahan staf komisi,” kata Imer, Kamis (11/10/2018).

Lebih lanjut, Imer menegaskan bentuk kelalaian yang terjadi tersebut disengaja atau adanya unsur kesengajaan. Karena, staf komisi tidak mungkin berani membuat surat kalau tidak ada perintah dari pimpinan.

“Saya ini sudah 10 tahun di DPRD, jadi tidak ada staf yang pernah membuat atau memalsukan surat, dan tidak akan berani membuat surat kalau tidak ada perintah dari pimpinan komisi. Jadi, semua harus bertanggung jawab, karena ini merupakan bentuk kelalaian yang disengaja, ada unsur kesengajaannya,” tegasnya.

Sebelumnya Kepala Inspektorat Provinsi Lampung, Saiful Darmawan menegaskan telah membentuk tim investigasi dan segera bekerja untuk menelusuri pemberi perintah pembuatan surat pemanggilan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke Panitia Seleksi Sekdaprov Lampung pada Selasa (9/10/2018) yang diduga palsu dan mencatut nama Johan Sulaiman.

“Nanti tim investigasi akan melakukan pemanggilan terlebih dahulu untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai azas praduga tak bersalah. Karena permasalahan ini masih indikasi,” kata Saiful.

Disinggung kapan waktu pemanggilan tersebut, ia menekankan pihaknya tengah membuat SPT. “Jadi kita tinggal menyerahkannya ke Plt. Sekdaprov dan Pak Gubernur Lampung,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Lampung Ririn Kuswantari menyampaikan bahwa surat keluar pimpinan DPRD kepada Pansel Sekda Provinsi Lampung itu, disinyalir terdapat kekeliruan atau manipulasi keaslian tanda tangan Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman, hal itu diluar sepengetahuan dan petunjuk pimpinan maupun anggota komisi I. “Setelah kami klarifikasi hal tersebut adalah murni merupakan kelalaian staf komisi. Namun demikian hal tersebut merupakan kelalaian kami,” kata Ririn, Kamis (11/10/2018). (Red)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.