KIPRAH.CO.ID– Ribuan aparat pekon (Desa) merencanakan aksi damai di halaman depan kantor DPRD Pesisir Barat sekitar pukul 10.00 WIB, Senin (11/2/2019).
Aksi damai itu, mengkritisi kinerja para wakil rakyat yang dinilai tidak menempuh prosedur semestinya saat mengkritisi Peratin dalam penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa (ADD dan DD).
“Dalam melakukan pengawasan sebaiknya terlebih dahulu menggunakan tahapan-tahapan. Sehingga kedepan jikalau ada permasalahan yang menimpa Peratin (Kepala Desa) dalam penggunaan ADD dan DD, anggota dewan terlebih dahulu menempuh prosedur yakni melakukan pemanggilan terhadap Peratin, jika kurang puas terjun langsung ke lapangan,” kata Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Imdonesia (Apdesi) Pesisir Barat, Arief saat dihubungi, Senin (11/2).
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD mengenai penggunaan ADD dan DD adalah hal tepat. Hanya saja prosesnya kurang pas. Ia menegaskan, Apdesi bukan alergi kritikan, apalagi sipatnya membangun.
“Kami mendorong DPRD intens melakukan pengawasan. Apalagi itu demi perbaikan dan kemajuan Kabupaten Pesisir Barat” imbuhnya.
Lebih lanjut, Arief mengimbau saat aksi damai agar seluruh perangkat pekon jangan melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan dan mencoreng nama baik Apdesi. (Gus)
