KIPRAH.CO.ID– Pejabat PJ Bupati kabupaten Tulang Bawang Barat provinsi Lampung mengingatkan Pejabat Eselon lll setelah dilakukan Evaluasi kedepan ada perubahan memiliki tanggung jawab menjalan tugas sebagai abdi negara dan masyarat.
Hal tersebut dikemukakan pejabat PJ bupati tubaba Zaidirina Heri wardoyo, kepada awak media seuasi dirinya memberikan pengarahan-penjelasan Evaluasi Akuntabilitas pejabat Adminstrator dilingkungan pemerintah tubaba pada Selasa (7/2/2023).
“Jadi dari evaluasi kinerja ini kan akan kita lihat bagaimana eselon lll pejabat Adminstrator itu mengerti gak tupoksi nya seperti apa kemudian Renstra nya seperti apa RPJMD, RPJP, semuanya mereka harus paham,” pintanya.
Pejabat PJ Bupati Tubaba menambahkan bahwa RKP, kerja mulai dari perencanaan sampai dari hasilnya hingga dioput program kerja harus sesuai rencana kerja Renstra pembangunan lebih baik,jangka menengah maupun jangka pendek itu yang harus diperhatikan.
“Kunci evaluasi ini dilakukan untuk mencari orang yang tepat di tempat yang lebih tepat dari hasil ini akan kelihatan si A ini gak cocok di Kabid ini cocok nya di Kabid sana umpamanya akan kita lihat evaluasi nya dan Perlu di garis bawahi kita betul tidak ikut ikutan jadi semua di serahkan kepada panitia seleksi,” jelasnya.
Zaidirina, Pejabat Bupati Tubaba juga menekankan bagi sembilan pejabat yang tidak hadir Tanpa ada keterangan Akan langsung mulai dilakukan evaluasi.
“Kita mulainya dari titik negatif dari mines bagi yang ikut uji kopetensi ada 159 peserta eselon lll mungkin kabid menjadi Kabag, sekertaris pindah ke Kabag, betul betul akan kita lihat tempat nya dimana, dari hasil ini akan kita lihat kembali kita ada baperjakat hasil dari tim penilai itu kita rapat kan kembali di baperjakat,” ulasnya.
Menurut Zaidirina, untuk pejabat eselon empat sudah banyak di fungsional jadi mungkin untuk evaluasinya belum mendesak atau belum perlu karena Fungsional ada penilaian sendiri.
“Eselon dua akan segera, rencana saya tim penilainya dari kementerian dari dalam negeri biar sekalian mereka yang menilai. Untuk uji kompetensi dulu maka dari situ akan kelihatan kan kita ada yang pensiun juga akan kita lihat yang banyak kosong. Umpamanya, ada yang pensiun ada di dinas pertanian gak mesti dinas pertanian yang kita isi yang kita Selter, akan kita uji Ukom dulu kelihatan mana yang kosong, baru yang kosong itu kita buka Selter nya untuk anggaran sendiri akan di sediakan di APBD,” pungkasnya. (*)
