KIPRAHRAKYAT.COM– Plt Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari, menghadiri acara penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kejaksaan Tinggi Lampung tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di Ruang Abung Balai Keratun Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (16/4/2018).
Hadir dalam acara tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Syafruddin, Plt Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar, Pj Bupati Tanggumus Zainal Abidin, Wakil Bupati Way Kanan Edward Anthony.
Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Provinsi Lampung memandang perlu menjalin kerjasama terhadap semua pihak termasuk kejaksaan tinggi.
Sebab bila Pemerintah Provinsi Lampung mengalami masalah hukum khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara, maka masa penanganannya dilakukan secara bersama dengan Kejaksaan Tinggi Lampung. Atas dasar itu, perlu adanya kesepakatan bersama.
Dengan penandatanganan MoU ini, diharapkan dunia usaha terutama BUMN dan masyarakat, serta Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan suatu kepastian hukum, sehingga apa yang menjadi target pembangunan kedepan dapat berjalan dengan baik.
Dalam sambutannya Pjs Gubernur Lampung, Didik Suprayitno berharap kejaksaan tidak hanya menangani masalah pidana saja, tetapi juga masalah hukum perdata dan tata usaha negara menjadi prioritas. Apalagi saat ini kejaksaan juga sudah melakukan kerjasama dengan sejumlah instansi dan lembaga pemerintah di Lampung.
“Saya berkeyakinan pihak Kejaksaan Tinggi Lampung mampu berbuat maksimal dan terbaik untuk masyarakat sesuai dengan fungsinya yaitu penegak, bantuan, pertimbangan, serta pelayanan hukum, juga sebagai jaksa pengacara negara. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak dalam mengemban tugas dan fungsi masing-masing,” kata Didik. (rls/nia)