KIPRAHRAKYAT.COM– Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana desa bagi pengembangan dan pembangunan perpustakaan desa. Saat ini dari 2.640 desa, sekitar 27 persen atau 702 desa yang telah memiliki perpustakaan.
“Selama ini dana desa lebih diprioritaskan pada sektor infrastruktur fisik, melalui kegiatan sinkronisasi ini kami mendorong agar pemerintah kabupaten/kota untuk menindaklanjuti surat edaran gubernur tersebut, karena membangun bukan hanya fisik saja tapi juga manusianya,” ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Herlina Warganegara.
Hal ini diungkapkan pada acara rapat koordinasi dan sinkronisasi Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dengan Perpustakaan dan Arsip Nasional RI dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab/Kota se-Provinsi Lampung di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu (7/3/2018) malam.
Acara ini dihadiri Plt. Sekda Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, mewakili Pjs. Gubernur Didik Suprayitno dan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI Dedi Junaidi, mewakili Kepala Perpusatakaan Nasional RI.
Menurut Herlina, penguatan perpustakaan merupakan hal penting yang harus dilakukan guna meningkatkan pengetahuan dan kualitas pendidikan di Lampung. Oleh sebab itu, dia sangat mendukung surat edaran gubernur pada tanggal 29 September 2017 silam, yang secara khusus menyurati seluruh bupati/walikota di Provinsi Lampung agar mengalokasikan dana desa guna pembangunan dan pengembangan perpustakaan di daerahnya.
Herlina mengatakan, melalui dana desa tersebut, pembangunan perpusatakaan akan diprioritaskan pada daerah perbatasan, terpencil dan terluar di Lampung. “Sejauh ini sudah beberapa kabupaten seperti Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Selatan, dan Kota Metro, sudah mulai membangun dan mengembangkan perpustakaan di daerahnya,” ujar Herlina.
Herlina juga berharap agar pembangunan perpustakaan harus inovatif, sehingga mampu meningkatkan minat baca masyarakat. “Pembangunan perpusatakaan harus inovatif dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jumlah koleksi buku harus diperbanyak, sehingga masyarakat tertarik untuk datang keperpustakaan,“ tambahnya.
Sementara Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam sambutannya yang dibacakan Plt. Sekda Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, menyampaikan program perpustakaan dan arsip antara pusat provinsi dan kabupaten/kota harus bersinergi dan selaras, tidak boleh lagi bersifat parsial. “Perpustakaan dan arsip merupakan institusi yang mulia utamanya memberikan fasilitas dalam mencerdaskan masyarakat, untuk itu seluruh program kita harus saling bersinergi,” ujarnya.
Hamartoni mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitem untuk meningkatkan minat baca masyarakat Lampung, diantaranya dengan membangun perpusatakaan yang lebih modern dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi (IT).
“Tahun ini kita telah melakukan groundbreaking pembangunan perpusatakaan modern. Pembangunan perpustakan ini sendiri dilakukan secara bertahap selama dua tahun. Tapi jika keadaan fiskal kita memungkinkan, 2018 ini kita berharap perpustkaan ini sudah jadi,” ungkap Hamartoni.
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI, Dedi Junaidi mengapresiasi langkah-langkah Pemprov Lampung dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui perpusatakaan. “Groundbreaking perpustakaan modern menunjukkan bahwa gubernur ingin peradaban di Lampung semakin meningkat dan maju,” tuturnya. (*)