KIPRAH.CO.ID– Munculnya pemberitaan dibeberapa media online tentang belum terbayarnya gaji atau penghasilan tetap para pegawai pemerintahan Pekon (Desa), di Kabupaten Pesisir Barat menjadi perbincangan hangat.
Sebab, penghasilan yang memang sudah menjadi hak para perangkat Pekon kok bisa belum terbayar hingga tiga bulan, Oktober, Agustus dan Desember 2022.
Kalau hak belum terbayarkan, siapakah yang bertanggungjawab. Dan akankah pekerjaan atau rutinitas sehari-hari para perangkat Pekon dapat mereka jalankan secara maksimal. Semestinya pemkab Pesisir Barat serius dan serius memperhatikan nasib para pegawai Pekon yang konon katanya ujung tombak pemerintahan.
Pemkab jangan hanya bisa meminta atau setengah memaksa agar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditempat peratin bernaung segera lunas dan lunas, sementara kewajiban pemkab untuk membayarkan penghasilan tetap kepada aparat Pekon belum dipenuhi.
Inikan lucu dan sangat aneh, penghasilan tetap aparat Pekon itu sudah jelas. Akan tetapi mengapa sampai diakhir tahun belum terbayarkan. Pemkab jangan hanya bisa menuntut pemerintahan Pekon bekerja dengan baik. Tunaikan dulu kewajiban pemkab kepada pekon, kalau telah dipenuhi tidaklah sulit pemerintahan Pekon mengisi atau memenuhi tuntutan pemkab.
Lucunya lagi belum juga tuntas pembayaran penghasilan tetap pegawai Pekon, muncul pula pernyataan Inspektur inspektorat Kabupaten Pesisir Barat Henry D Azhari. Menurut dia jajarannya akan melakukan pemeriksaan kepada 44 peratin, terkait ada dana ratusan juta rupiah yang katanya tidak bisa dipertanggung-jawabkan.
Ini serius ancaman, atau hanya sekedar pengalihan isu, atau jangan- jangan 44 peratin itu kurang aktif dalam memberikan “kue” sehingga nama mereka mencuat dicalonkan tersangka. (*)
Jurnalis, tinggal di Krui Pesisir Barat
