Sejumlah pelaku media mengkritik kebijakan pejabat Diskominfotik, yang dinilai ugal-ugalan dalam menetapkan syarat kerjasama.
Langkah itu seakan sengaja dijalankan untuk mengamputasi keberadaan media. Jika tahun-tahun sebelumnya kerjasama media dengan Diskominfotik sudah berjalan normal, berbeda pada dua tahun belakangan ini.
Adanya penyegaran sejumlah pejabat, yang mestinya semakin menambah keharmonisan kerjasama eksekutif dengan pers kini justru berbalik, akibat dicetuskannya kebijakan yang disebut penataan kerjasama dengan media. Hasilnya, sejumlah pelaku media justru harus rela mengelus dada.
Perkaranya, entah atas bisikan siapa, dasarnya dicomot dari mana, untuk bisa kerjasama tiba-tiba wajib menghadirkan sejumlah dokumen yang melengkapi derita pelaku media. Sah-sah saja. Mau kerjasama dengan siapa saja, itu memang hak mereka.
Alhasil, pilihan yang tersisa, selain harus rela mengelus dada, pelaku media yang tak kerjasama mesti semakin pandai dalam meramu berita. Mengungkap fakta dibalik peristiwa.
Jangan karena tak kerjasama, lantas berhenti memuat karya. Justru sebaliknya, jadikan cambuk penambah selera menulis karya jurnalistik yang nyata. Tanpa harus dibayangi rasa “tak enak” karena ada kerjasama. (*)
