Pemerintah memutuskan begitu cepat soal penarikan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), namun tidak membuka data dan kajian apa saja yang sudah dilakukan. Tanpa hal itu, tak sepatutnya rencana menganulir Raperda dilanjutkan.
Sekalipun bukan hal baru di dunia pemerintahan, penarikan Raperda jelas memiliki dampak. Sebagai gubernur, Arinal sepatutnya lebih cermat dan tidak buru-buru memutuskan persetujuan penarikan Raperda, jika tak ingin mengundang kecurigaan publik.
Wacana penarikan Raperda digaungkan pada Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Lampung 28 Agustus kemarin.
Berikut ketujuh Raperda yang ditarik tersebut; Raperda tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah, Raperda tentang Investasi Daerah, Raperda tentang Zonasi Energi Sumber Daya Mineral, Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Kemudian, Raperda tentang Desa Siaga Aktif Mandiri, Raperda tentang Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi di Provinsi Lampung, dan Raperda tentang Sharing Pembiayaan dan Perlindungan Sumber Daya Air antara Daerah produksi dan Daerah Konsumsi.
Proses yang terjadi begitu cepat untuk sebuah kebijakan meralat yang menyangkut payung hukum. Publik tentu tidak ingin mimpi buruk menimpa rakyat, akibat kebijakan yang tidak menggubris masukkan. Sehingga menghasilkan sebuah kesia-siaan.
Penarikan Raperda memang bukan perkara sulit, tapi dampaknya diperkirakan jauh berkali lipat. Sedihnya, proses yang sekarang pun seperti ada yang hilang. Detail kajian yang sudah dilakukan tentang urgensi menganulir tujuh Raperda dalam sekejap masih misteri.
Publik buta tentang pertimbangan kenapa ketujuh Raperda itu ditarik dan tidak memilih alternatif lainnya seperti melakukan revisi, misalnya. Pertimbangan sudah tidak relevan tentu saja tak cukup.
Gubernur dan perangkat legislatif tidak boleh tutup telinga. Gali masukan lebih luas yang membuat masalah terbuka ketimbang rapat-rapat terbatas. Jangan biarkan keputusan yang dihasilkan menjadi misterius dan semena-mena.
Diskusi terfokus dan terbuka seharusnya dilalui, karena bisa membantu menguatkan pertimbangan dan perencanaan yang lebih matang kalau memang Raperda harus ditarik. Ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa tidak ada faktor lain, seperti politik ataupun upaya memperkaya kelompok tertentu, dalam penarikan Raperda. (*)
